Siapa Kaukus SOGIE ASEAN yang semula berencana mengadakan pertemuan LGBT Asia Tenggara di Jakarta?

Dalam laporannya, ASC menulis tentang “risiko di Indonesia”. “Banyak yurisdiksi lokal telah memberlakukan kebijakan yang secara khusus menargetkan orang-orang LGBT,” katanya. “Saat informasi ini dikumpulkan, ada 11 provinsi dengan yurisdiksi lokal dengan peraturan yang menargetkan tindakan ‘terlalu bermoral.'”

“Sementara Daerah Istimewa Aceh menjadi berita utama pada tahun 2017 dan 2018 karena pencambukan pria gay di depan umum dan penggerebekan terhadap bisnis yang dipimpin oleh wanita transgender, provinsi lain mengesahkan peraturan tersebut pada awal tahun 2000.”

“Ada juga instruksi kebijakan dari pejabat daerah kepada polisi dan militer untuk mengidentifikasi dan memburu orang-orang LGBT, seperti pada Januari 2019, di mana Walikota Padang, ibukota Provinsi Sumatera Barat, mengaku bekerja sama dengan TNI untuk memburu Orang-orang LGBT untuk ‘diusir’ dan ‘menanamkan nasionalisme’ terhadap mereka,” klaimnya.

“Di tingkat nasional, KUHP 1982 dan UU Anti-Pornografi 2008 juga telah digunakan untuk mengkriminalisasi kaum LGBT dalam berbagai kesempatan. Sayangnya, kami tidak mengetahui perkembangan positif dalam hal mencabut atau menantang praktik-praktik ini, dan tidak mengetahui detail spesifik mengenai sejauh mana data yang tersedia dikumpulkan di SOGI berdasarkan undang-undang ini.”

“Tetapi mengingat pengalaman mitra kami dan orang-orang LGBT lainnya di Indonesia selama beberapa tahun terakhir, kami juga dapat mengharapkan yang terburuk dalam hal bagaimana data yang dikumpulkan di SOGI digunakan,” katanya.

“Ketakutan ini semakin meningkat dengan komunikasi bersama baru-baru ini tertanggal 19 Februari 2019 oleh pelapor khusus PBB yang merinci komunikasi oleh Komisi Penanggulangan AIDS Cianjur kepada Wakil Bupati Cianjur yang menyatakan bahwa mereka akan memberikan nama dan alamat seorang pria kepada pejabat pemerintah. diduga gay,” katanya.