Sistem Zonasi PPDB Digagas Muhadjir Effendy, Dipertahankan di Era Nadiem Makarim

Sejauh ini Nadiem Makarim belum mengomentari secara terbuka sistem zonasi PPDB yang dinilai bermasalah di banyak daerah. Namun, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) meminta pemerintah pusat mengevaluasi sistem zonasi PPDB.

Hal itu disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang mengaku setuju dengan usulan APEKSI terkait sistem zonasi. Pembahasan ini dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI XVI di Kota Makassar pada 10-14 Juli 2023.

“Jadi, saat APEKSI, semua kepala daerah mengatakan (sistem) zonasi ini bisa dievaluasi. Kenapa? Beberapa zonasi ini dekat, karena kita (pemda) belum siap semua kecamatan ada SD, SMP, dan SMA,” kata Eri di Surabaya, Jawa Timur, 18 Juli 2023, dikutip dari Antara, Kamis, 20 Juli 2023.

Aturan sistem zonasi tertuang dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB di Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Jika berpedoman pada sistem zonasi, menurut dia, anak-anak di satu kelurahan akan sulit masuk sekolah umum di daerah lain. Pasalnya, sang anak akan tergusur oleh calon siswa lain yang domisilinya lebih dekat dengan sekolah.

“Jadi kalau (dibuat kuota) 20 persen untuk kecamatan, 20 persen untuk kecamatan, salah, kalah, salah. Itu yang akhirnya disampaikan semua kepala daerah kemarin (Rakernas Apeksi),” ujar Eri.